Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD

Hak Badan Permusywaratan Desa

• mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan usul dan/atau pendapat;
• memilih dan dipilih; dan
• mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban Badan Permusyawaran Desa

• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
• melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
• menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
• menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
• mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan, dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

• mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
• menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
• mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
• melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
• meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
• menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
• mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
• menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib BPD;
• menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
• menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;
• mengelola biaya operasional BPD;
• mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
• melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.